Fraksi DPRD Tanjab Timur Soroti PAD, Kebakaran, hingga Efisiensi Anggaran Perubahan 2026

ANJAB TIMUR – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).

Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan masukan dan catatan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kebakaran, serta peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Fraksi-fraksi DPRD menekankan agar penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas daerah, kemampuan keuangan daerah, serta target pembangunan yang telah ditetapkan.

Fraksi PAN Soroti PAD dan Antisipasi Kebakaran

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan pemerintah daerah agar optimalisasi PAD tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Kebijakan peningkatan pendapatan, menurut fraksi ini, perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi harga komoditas hasil produksi.

Fraksi PAN juga mendorong perencanaan pembangunan yang lebih matang, transparan, dan akuntabel, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Fraksi PAN menyoroti potensi kebakaran rumah warga di tengah musim kemarau. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui langkah antisipasi dan kesiapsiagaan yang memadai.

Fraksi Golkar Tekankan Optimalisasi PAD

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa pembahasan perubahan KUA dan PPAS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, terukur, dan tepat sasaran dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar ialah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, tanpa semata-mata menambah beban masyarakat.

“Peningkatan PAD hendaknya tidak dilakukan semata-mata melalui peningkatan beban kepada masyarakat, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan,” demikian disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.

Fraksi Gerindra Harapkan Anggaran Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Fraksi Partai Gerindra berharap pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar penyesuaian anggaran tetap mendukung program-program prioritas daerah.

Fraksi NasDem Soroti Billboard dan Penanggulangan Kebakaran

Fraksi Partai NasDem menyoroti pengelolaan aset daerah, khususnya billboard atau papan reklame yang berkaitan dengan potensi PAD dari sektor pajak reklame.

Fraksi NasDem menilai terdapat sejumlah billboard yang terbengkalai dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Beberapa lokasi yang disoroti antara lain kawasan Pasar Blok D, Kecamatan Geragai, serta wilayah lainnya.

Fraksi ini meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi aset tersebut, termasuk aspek keselamatan dan optimalisasi penerimaan daerah.

Selain itu, Fraksi NasDem mempertanyakan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah diminta menjelaskan sektor pembangunan yang menjadi prioritas serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem mendorong perubahan strategi penanggulangan kebakaran agar tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi risiko.

Fraksi tersebut turut mengusulkan penambahan sarana pemadam kebakaran yang dapat menjangkau kawasan sempit, termasuk kendaraan roda tiga, pembangunan hidran, serta armada khusus untuk wilayah pesisir dan pantai.

Fraksi Demokrasi Keadilan Ingatkan Efisiensi Anggaran

Fraksi Demokrasi Keadilan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan waktu pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan APBD 2026.

Menurut fraksi tersebut, kegiatan baru harus direncanakan secara realistis agar dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Penganggaran juga perlu menghindari pemborosan, terutama pada belanja perjalanan dinas, rapat seremonial, pengadaan yang kurang prioritas, dan kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Menjadi Perhatian

Fraksi Demokrasi Keadilan mendorong agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026.

Pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, serta memberikan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

Data Bantuan Sosial Harus Akurat

Fraksi Demokrasi Keadilan juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program bantuan sosial. Pemerintah daerah diminta menggunakan data penerima yang akurat dan mutakhir serta memperkuat sinkronisasi data dengan pemerintah desa, kelurahan, dan instansi terkait.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan,” menjadi perhatian fraksi tersebut dalam pandangan umumnya.

Fraksi Demokrasi Keadilan berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang memperhatikan keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan.

Pembahasan Dilanjutkan Bersama Pemerintah Daerah

Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD mendorong agar kebijakan perubahan anggaran tidak hanya menyesuaikan kondisi keuangan daerah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, keselamatan masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.